Mekanisme Uji Kompetensi
PERCOBAAN >>> Selamat datang di Situs Lembaga Uji Sertifikasi SDM Aparatur <<< PERCOBAAN

Selayang Pandang

Logo BNSPLogo BNSP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 3 jabatan fungsional di bidang kehutanan, yaitu Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan (PK) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Aparat pengemban tugas perlindungan dan pengamanan hutan adalah Polisi Kehutanan.  Tenaga Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) melakukan kegiatan kehutanan mulai dari hulu hingga hilir dan Penyuluh Kehutanan melakukan pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan. Jika ketiganya bersinergi dalam berkerja, maka kegiatan pembangunan kehutanan akan berhasil, hutan lestari dan masyarakat sejahtera.


Masing-masing jabatan memiliki tugas dan wewenang dengan kompetensi yang berbeda sesuai dengan standar kompetensinya. Saat ini kompetensi menjadi hal yang mendesak, dimana jabatan apapun mensyaratkan kompetensi tertentu. Suatu pekerjaan tingkat akurasi dan presisinya akan tinggi jika dilakukan oleh SDM yang kompeten. Persyaratan kompetensi juga ditekankan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014.
 
•    UU ASN
Dalam pasal 69 tentang Pengembangan Karir disebutkan bahwa
(1)    Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
(2)    Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memper-timbangkan integritas dan moralitas.
(3)    Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a.    Kompetensi Teknis;
b.    Kompetensi Manajerial; dan
c.    Kompetensi Sosio Kultural.
Kompetensi  teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.  Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan  struktural  atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sedangkan kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

•    PERMENPAN
Sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 17 tahun 2011,  Nomor. 50 tahun 2012 dan Nomor. 27 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Penyuluh Kehutanan bahwa Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus lulus uji kompetensi sebagaimana tertuang dalam pasal 31 ayat (1) yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Polisi Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

•    PERMEN LHK
Dasar kita melaksanakan uji kompetensi adalah Permen LHK no 54 tahun 2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi Polisi Kehutanan, Permen LHK no 37 tahun 2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan Permen LHK no 67 tahun 2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan

DASAR PEMBENTUKAN LSP
Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/III/2014